Persiapan Matang, Pasukan FPU Polri Tunggu Penugasan dari PBB

Jakarta - Polri selesai mempersiapkan Formed Police Unit (FPU), pasukan yang dilibatkan dalam tugas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjaga perdamaian di wilayah konflik. Saat ini Polri sedang menunggu PBB menentukan daerah operasi Tim FPU.

"Rencana keberangkatan menunggu hasil assessment dari tim Assessment and Advisory Visit (AVV). Penempatan di negara mana itu sangat tergantung dari PBB. Kami tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya," kata Karo Misi Internasional (Misinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Krishna Murti dalam keterangannya, Senin (23/4/2018).

Krishna mengatakan tim AVV dari PBB telah rampung mengecek kesiapan tim FPU Polri pada pagi hari tadi di tempat pelatihan, Cikeas, Jawa Barat. Tim FPU kali ini, ucap Krishna, terdiri dari 200 personel, 23 di antaranya polwan.

"Yang melakukan pengecekan antara lain Chief of Selection and Recruitmen United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO) Ata Yenigun. Kemudian Mr Younese Greffi Reprentative dari Department Field Support (DFS). Lalu tim UNSAAT terdiri dari Mr Osama, yang merupakan Police Advicer UNAMID, dan Mrs Kellen, yang menjabat sebagai Police Advisee UNMISS," terang Krishna.

"Sedangkan pasukan terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis, dan pasukan SWAT, yang jumlahnya 200 orang, termasuk di dalamnya 23 polisi wanita," sambung dia.

Krishna menjelaskan kegiatan pengecekan oleh tim AAV bertujuan memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia. Baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata, maupun performance atau kemampuan.

"Untuk penempatan juga tentu diserahkan kepada PBB. Namun kemungkinan ada tiga alternatif. Pertama, Sudan Selatan, di mana nama misinya United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Alternatif kedua, di Mali atau United Nations in Mali (UNISMA); dan ketiga, di Afrika Tengah, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan membutuhkan pasukan FPU," jelas Krishna.

Krishna menerangkan, ketika PBB sudah menunjuk satu daerah untuk dijadikan medan operasi tim FPU Polri, maka PBB akan meminta keputusan apakah Polri menerima ditugaskan di tempat tersebut. "Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia," tutup dia.